Fakta Sertifikat Tanah bagi Korban Gempa Bumi yang Perlu Kamu Tahu

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang tak dapat dihindarkan. Selain kemungkinan besar menyebabkan banyak korban berjatuhan, bencana ini juga berakibat hilangnya tanah dan rumah penduduk setempat.

Di waktu – waktu terakhir sepanjang 2017 saja bencana alam silih berganti mengguncang beberapa kawasan Indonesia. Dengan munculnya berbagai bencana alam ini pemerintah pun menyiapkan pembenahan tata ruang daerah yang terkena bencana dan memastikan kehidupan para korban bencana termasuk mereka yang kehilangan tempat tinggalnya.

Baca juga: Praktekkan 5 Hal ini Agar Ruangan Mungilmu Terlihat Luas

Sehingga, tidak perlu khawatir. Hal – hal seperti gempa bumi yang menghilangkan hunian warga semacam ini telah ditangani oleh pemerintah. Pemerintah telah membuat perencanaan pembenahan ruang daerah yang terkena bencana, terutama korban likuefaksi. Melalui kompas.com pada Jumat 5 Oktober 2018, Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompit, telah menyebutkan bahwa Pemerintah berencana merelokasi warga dari lokasi yang terkena bencana.

Likuefaksi dan Relokasi

Warga yang dievakuasi dari bencana. Scr: Unsplash

likuefaksi sendiri adalah bencana yang menyebabkan mencairnya tanah (soil liquefaction) atau kejadian luruhnya lapisan pasir yang telah bercampur dengan air. kerusakan tanah ini merupakan efek dari guncangan gempa. Proses relokasi sendiri harus terlebih dahulu ada kajian geologi dan zonasi tata ruang hingga mitigasi bencana yang melanda.

Dengan adanya rekolasi tersebut, berarti pemerintah menyediakan lokasi hunian baru dan sertifikat baru sebesar hunian dan lahan yang lenyap akibat bencana alam. Hal tersebut tentu saja termasuk luas tanah yang sebelumnya dimiliki oleh korban.

Baca juga: Rumah atau Apartemen, Mana Pilihanmu?

Program relokasi ini adalah upaya dari pemerintah untuk melindungi warganya. Kualitas kehidupan pun terjamin karena sebelum melakukan relokasi, pemerintah sudah merancang penataan ruang hunian lengkap dengan fasilitas umum maupun khsusus untuk warganya. Untuk pelaksanaan proses ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan berbagai badan – badan terkait. Selain itu, biaya perbaikan dan penggantian sertifikat semua digratistkan oleh Kementerian ATR/BPN. Tak hanya sampai disitu, pemerintah pun memastikan kemudahan pendaftaran sertifikat tanah para korban bencana alam yang menimpa, yaitu gempa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *